INDRAMAYU — Upaya memperkuat ketahanan pangan nasional terus digencarkan melalui sinergi antara pemerintah, TNI, BUMN, dan masyarakat. Salah satu langkah konkret terlihat dalam kegiatan inspeksi yang dilakukan jajaran Mabes TNI Angkatan Laut bersama kelompok tani dan PG Rajawali Dua selaku pemilik lahan HGU perkebunan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kegiatan tersebut menegaskan komitmen bersama dalam pengembangan komoditas kedelai dan tebu sebagai bagian dari strategi menuju swasembada pangan nasional.
Kegiatan yang berlangsung di wilayah Desa Sukamulya, Kecamatan Tukdana, itu dihadiri unsur TNI Angkatan Laut, perwakilan PG Rajawali II, tokoh masyarakat, koperasi tani, serta para petani penggarap yang dikoordinir oleh Koperasi Bareng Bareng Sugih. Suasana penuh kebersamaan tampak mewarnai pertemuan yang membahas optimalisasi lahan pertanian produktif serta peluang kerja sama pengelolaan lahan Hak Guna Usaha (HGU) milik BUMN PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI).
Dalam pertemuan tersebut, berbagai pihak menyoroti besarnya potensi lahan pertanian di kawasan Indramayu, Majalengka, dan Subang untuk dikembangkan menjadi sentra produksi pangan nasional. Selain dikenal sebagai salah satu lumbung padi terbesar di Indonesia, wilayah tersebut juga dinilai sangat cocok untuk pengembangan tanaman tebu dan kedelai.
Kolonel Boy selaku perwakilan TNI Angkatan Laut menegaskan bahwa keterlibatan TNI tidak hanya terbatas pada aspek pertahanan negara, tetapi juga mendukung ketahanan pangan masyarakat. Menurutnya, ketahanan pangan merupakan bagian penting dari ketahanan nasional yang harus dijaga secara bersama-sama.
“Penguatan dan dukungan TNI tidak semata untuk ketahanan negara, tetapi juga ketahanan pangan dalam mewujudkan swasembada gula dan kedelai,” ujarnya di hadapan peserta kegiatan.
Ia menjelaskan, kondisi geografis dan karakter tanah di Indramayu sangat potensial untuk mendukung pengembangan sektor pertanian. Karena itu, kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar pemanfaatan lahan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain membahas pengembangan kedelai, kegiatan tersebut juga menyinggung rencana panen tebu yang diperkirakan berlangsung dalam waktu dekat. Perwakilan PG Rajawali II berharap hasil panen tahun ini mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat pasokan bahan baku industri gula nasional.
Pengembangan kedelai menjadi perhatian serius dalam pertemuan tersebut. Selama ini kebutuhan kedelai nasional masih bergantung pada impor. Kondisi itu mendorong berbagai pihak untuk meningkatkan produksi lokal agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri secara mandiri.
Haji Mulyadi selaku fasilitator sekaligus investor dalam program penanaman kedelai mengatakan pihaknya siap membantu kebutuhan petani, mulai dari pembiayaan hingga pendampingan budidaya. Menurutnya, petani cukup fokus pada proses penanaman dan perawatan hingga masa panen.
“Kita ingin supaya tidak tergantung pada pasokan dari luar. Kedelai harus bisa ditanam dan dikembangkan sendiri oleh petani kita,” ungkapnya.
Kolaborasi antara petani dan TNI dinilai menjadi salah satu model pemberdayaan yang efektif. Kehadiran aparat di tengah masyarakat bukan hanya memberikan rasa aman, tetapi juga membantu pendampingan dan penguatan program pertanian. Melalui sinergi tersebut, produktivitas lahan diharapkan meningkat secara signifikan.
Namun demikian, dalam kegiatan itu juga ditegaskan pentingnya legalitas dan kejelasan kerja sama antar pihak. Hal tersebut menjadi perhatian utama mengingat masih adanya persoalan sengketa lahan dengan oknum penggarap liar yang memanfaatkan lahan HGU tanpa izin resmi dari PG Rajawali II.
Perwakilan PG Rajawali II, bapak Hadi, menegaskan bahwa seluruh kegiatan pertanian yang dilakukan di atas lahan HGU harus berjalan secara terbuka dan sesuai aturan hukum yang berlaku. Ia menyebut pihaknya akan menyusun perjanjian kerja sama agar pengelolaan lahan dan aspek bisnis dapat berjalan jelas serta menguntungkan semua pihak.
“Nanti akan disusun perjanjian kerja sama agar semuanya jelas, baik dari sisi pengelolaan maupun bisnisnya,” ujarnya.
Kolonel Boy selaku perwakilan TNI Angkatan Laut menegaskan bahwa TNI tidak mengambil alih kepemilikan lahan, melainkan hanya membantu proses pembinaan dan penguatan petani. Menurutnya, sinergi harus dibangun dengan semangat saling mendukung demi kepentingan masyarakat luas.
“Kita hanya memfasilitasi dan membina petani supaya bisa tumbuh dan berkembang dalam mendukung ketahanan pangan yang menjadi salah satu pilar dalam pertahanan negara,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mendapat sambutan positif dari para petani yang hadir. Ketua Koperasi Bareng Bareng Sugih, bapak Warsim, berharap dukungan pemerintah, TNI, dan pihak perusahaan dapat membantu meningkatkan hasil produksi sekaligus memperluas akses petani terhadap teknologi pertanian, bibit unggul, dan pemasaran hasil panen.
Selain membahas sektor pertanian, suasana kegiatan juga berlangsung hangat sambil menikmati hidangan masakan khas Indramayu yaitu Pedesan Entog dan berbagai candaan khas budaya Pantura. Beberapa tokoh menyisipkan pesan moral tentang pentingnya persatuan dan musyawarah dalam menyelesaikan persoalan.
“Kalau ada masalah, perbedaan pendapat, atau konflik, harus diselesaikan dengan kepala dingin melalui musyawarah atau jalur hukum, jangan pakai okol tetapi akal,” ucap perwakilan PG Rajawali yang langsung disambut tawa peserta.
Pesan tersebut menjadi simbol ajakan menjaga keharmonisan di tengah berbagai perbedaan kepentingan. Para peserta menilai keberhasilan program ketahanan pangan tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan modal, tetapi juga oleh kekompakan masyarakat.
Pemerintah sendiri terus mendorong keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung program swasembada pangan nasional. Selain bantuan alat dan mesin pertanian, pemerintah juga membuka peluang sinergi antara institusi TNI, BUMN, dan sektor swasta guna mempercepat peningkatan produktivitas lahan.
Desa Sukamulya di Kecamatan Tukdana disebut akan difokuskan sebagai kawasan pengembangan bibit tebu dan kedelai nasional. Langkah tersebut diharapkan mampu membantu memenuhi kebutuhan industri dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan.
PG Rajawali II yang memiliki lahan HGU sekitar 12 ribu hektare di wilayah Indramayu dan Majalengka menyatakan dukungannya terhadap program ketahanan pangan nasional. Meski demikian, perusahaan mengingatkan bahwa izin usaha utama yang dimiliki diperuntukkan bagi tanaman tebu.
Karena itu, petani diperbolehkan menanam komoditas lain seperti padi, jagung, maupun kedelai melalui sistem tumpang sari dengan tanaman tebu. Sementara untuk lahan yang tidak memungkinkan ditanami tebu, seperti area basah atau tergenang air, petani dapat menanam komoditas lain yang sesuai dengan tetap berkoordinasi dengan pihak perusahaan.
Para petani berharap program pengembangan pertanian tersebut tidak berhenti pada seremoni semata. Mereka menginginkan adanya pendampingan berkelanjutan, kepastian harga hasil panen, serta dukungan nyata dari seluruh pihak terkait.
“Kami ingin benar-benar diberdayakan. Kalau petani kuat, ketahanan pangan juga akan kuat,” ujar Warsim.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah, TNI, BUMN, dan masyarakat, optimisme terhadap masa depan pertanian nasional pun semakin tumbuh. Indramayu diharapkan mampu menjadi contoh keberhasilan pengembangan pertanian berbasis kolaborasi dan gotong royong demi menjaga kedaulatan pangan Indonesia.
